Sejumlah Perusahaan BUMN Terancam Dibubarkan Karena Bangkrut

Beritadata - PT Danareksa (Persero) mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 14 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengalami kesulitan dan sedang dalam penilaian oleh Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Dari jumlah tersebut, enam BUMN berada dalam kondisi kritis dan berisiko dibubarkan. Adapun BUMN yang dimaksud di antaranya, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, PT Barata Indonesia, PT Semen Kupang, PT Indah Karya, PT Amarta Karya dan PT Varuna Tirta Prakasya.

"Kemungkinan besar BUMN yang beroperasi dengan minimum kapasitas akan kami hentikan, baik melalui likuidasi maupun pembubaran," kata Direktur Utama Danareksa Yadi Jaya Ruchandi dalam rapat dengan Komisi VI DPR pada Senin (24/6), mengutip dari CNN Indonesia.

Sementara itu, ada empat BUMN yang memiliki peluang untuk selamat, yaitu PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam, PT Boma Bisma Indra, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, dan PT Industri Kapal Indonesia. Keempat perusahaan ini sedang dalam proses pengalihan ke Danareksa.

"Kami melihat ada peluang selamat untuk empat perusahaan tersebut," tambahnya.

Ada juga empat BUMN lainnya yang memerlukan penanganan lebih lanjut, yaitu PT Industri Telekomunikasi Indonesia, PT Primissima, Perum Percetakan Negara RI, dan PT Djakarta Lloyd.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi V Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Husein Fadlulloh, menyebutkan bahwa beberapa BUMN kini berada dalam kondisi yang tidak jelas dan telah kehilangan pasarnya. 

"Beberapa perusahaan ini pasarannya sudah tidak ada lagi, seperti Primissima. Sebenarnya, sudah ada BUMN lain yang serupa. Jika dibiarkan mati segan hidup pun tak mau, hanya akan membuang-buang modal saja." katanya.

Akan Beri Efek Positif

Kementerian BUMN berencana untuk melanjutkan pembubaran perusahaan-perusahaan sebagai bagian dari restrukturisasi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan valuasi saham BUMN yang terpuruk.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Mohamad Adityo, menyatakan bahwa pembubaran sebagai strategi restrukturisasi akan memberikan dampak positif bagi BUMN yang selama ini mengalami penurunan kinerja. 

"Pembubaran adalah opsi yang lebih rasional daripada membiarkan perusahaan terus menjadi beban bagi pemerintah," ujarnya pada Selasa (25/6).

Namun, dengan berkurangnya jumlah BUMN, Adityo melihat bahwa pengelolaan perusahaan yang ada secara profesional akan lebih menguntungkan bagi pemangku kepentingan. 

"Ini bisa meningkatkan citra BUMN sebagai tujuan investasi yang andal," tambahnya.

Di sisi lain, beberapa BUMN di bawah Kementerian BUMN yang masih ada saat ini tergolong sehat dan bahkan mampu menghasilkan laba besar. Baru-baru ini, Kementerian BUMN mengungkapkan 15 perusahaan terbuka dengan laba bersih terbesar sepanjang 2023.

Akan tetapi, capaian laba bersih dari perusahaan-perusahaan BUMN tidak selalu menjadi daya tarik utama, yang bisa memikat investor. Indikator fundamental lainnya serta faktor sektoral juga bisa mempengaruhi kinerja saham perusahaan tersebut. Menurut Adityo, sektor saham BUMN yang bagus meski terdampak ekonomi global saat ini adalah perbankan dan perusahaan berbasis ekspor seperti logam mineral, yang masih menunjukkan performa saham yang baik. 

"Namun, perlu diperhatikan beban utang perusahaan yang bisa mempengaruhi labanya," kata Adityo.

Kepala Riset Praus Capital, Marolop Alfred Nainggolan, juga menyarankan investor untuk melihat performa keuangan BUMN dalam jangka waktu lebih panjang. "Dalam hal laba, pasar akan membandingkannya dengan laba sebelumnya, aset yang dimiliki, atau modal yang dimiliki, serta dengan perusahaan di sektor yang sama," paparnya.

Dirinya menganalisa, khususnya untuk saham perusahaan BUMN, masih bakal mengalami penurunan valuasi pasar. Tidak hanya disebabkan oleh pertimbangan performa keuangan. Faktor lainnya, sebut saja misalnya masalah di sejumlah perusahaan BUMN usai Pandemi Covid-19 yang berdampak pada masalah tata kelola, turut memberikan pengaruh persepsi pasar atas pengelolaan BUMN. Termasuk dalam hal ini adalah proses pergantian pemerintahan yang sedang terjadi.