Penyebab Banyak Pabrik Tekstil PHK Karyawan

Beritadata - Industri tekstil baru-baru ini dilanda gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Menanggapi situasi ini, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui adanya penutupan sejumlah pabrik di Jawa Barat.

Mantan Ketua Umum HIPMI ini menjelaskan bahwa beberapa pabrik di Jawa Barat telah menutup operasinya, sementara yang lain hanya memindahkan basis produksinya ke daerah lain.

"PHK massal memang terjadi di beberapa lokasi di Jawa Barat. Ada dua penyebab, satu adalah relokasi pabrik dari Jawa Barat ke daerah lain, dan yang lain adalah pabrik yang benar-benar ditutup," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/Kepala BKPM, Jakarta.

Bahlil menjelaskan bahwa ada dua masalah utama yang menekan industri tekstil. Pertama adalah mesin-mesin yang sudah tua dan kedua adalah biaya keekonomian yang tinggi dibandingkan dengan negara lain.

"Masalahnya ada dua, mesin-mesin yang sudah tua, dan biaya keekonomian yang lebih tinggi dibandingkan negara lain. Ini berhubungan dengan produktivitas kerja kita. Kita harus mencari jalan tengah," ujarnya.

Di satu sisi, hak-hak buruh harus terpenuhi dengan baik. Namun, Bahlil juga mengingatkan buruh untuk memperhatikan keberlangsungan perusahaan, karena jika pabrik sampai tutup, semua pihak akan merugi.

"Hak-hak buruh harus diperhatikan. Buruh juga harus memperhatikan keberlangsungan perusahaan. Kalau pabrik tutup, semua pihak akan rugi," tambahnya.

Penutupan pabrik dan hilangnya lapangan kerja juga berdampak pada penerimaan negara yang berkurang. Namun, di tengah penutupan sejumlah pabrik, Bahlil menyebut ada juga pabrik-pabrik baru yang dibuka.

"Tapi jangan khawatir, ada yang tutup ada yang buka. Contohnya, kemarin kita resmikan pabrik sepatu di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Itu menciptakan lebih dari 2 ribu lapangan kerja," ungkapnya.

Menurutnya, untuk menarik investor, perlu ada upaya dari pemerintah dan pihak terkait. Pemerintah bisa memberikan insentif pajak, sementara perbankan bisa mendorong pembiayaan untuk peremajaan mesin.

"Kita perlu kerja sama dengan buruh untuk memastikan lapangan kerja dengan upah layak. Tapi buruh juga harus mengerti bahwa jika industri tidak berjalan, pabrik tidak akan bertahan," jelasnya.

Dimintai Pertanggungjawaban

Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) meminta pertanggungjawaban dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani atas masuknya produk impor ilegal ke Indonesia. Sekretaris Eksekutif APSyFI, Farhan Aqil Syauqi, menilai keduanya membiarkan industri tekstil hari ini sehingga terjadi PHK massal dan penutupan banyak pabrik.

"Kita masih ingat Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani yang mengeluarkan 26 ribu kontainer ke pasar domestik. Hingga kini kita tidak tahu apa isi kontainer tersebut karena data itu tidak pernah dipublikasikan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan bahwa saat Permendag No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor diterbitkan, Pak Zulhas (Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan) tidak terlibat. Menteri Perindustrian juga tidak mengetahui isi dari kontainer tersebut," ungkap Farhan dalam pernyataan resminya mengutip dari Detik.

Industri tekstil saat ini berada dalam kondisi kritis. Masuknya 26 ribu kontainer tersebut memperparah situasi di mana ribuan pekerja terkena PHK dan pabrik-pabrik tutup. Hal ini tidak terlepas dari disahkannya Permendag 8/2024.

"Pak Airlangga dan Bu Sri Mulyani harus bertanggung jawab atas ribuan buruh yang di-PHK hingga saat ini. Diskusi kami dengan pemerintah terkait produk impor murah ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Belum lagi kita bicara soal safeguard kain yang belum ditandatangani oleh Bu Sri Mulyani selama bertahun-tahun. Puncaknya dengan terbitnya Permendag No 8/2024 membuat 26 ribu kontainer masuk ke Indonesia. Ini seperti legalisasi impor ilegal di Indonesia," ujar Farhan.

Ia juga mengungkapkan bahwa Satgas Impor Ilegal yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan bisa berhasil jika semua kementerian dan lembaga terkait berani membuka data perusahaan yang terlibat, siapa saja yang ikut serta, hingga menghentikan impor borongan.