Transformasi Lembaga Keuangan Mikro: Motor Ekonomi Desa di Era Digital

Beritadata - Lembaga Keuangan Mikro (LKM) menawarkan alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan perbankan, terutama di kawasan pedesaan. Kelompok masyarakat ini mayoritas berada di daerah terpencil. Menurut Yusuf Rendy Manilet, peneliti dari Center of Reform on Economic (Core), LKM memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi di tingkat desa hingga kecamatan. 

"Dibandingkan dengan layanan keuangan non-bank seperti peer-to-peer lending (P2P lending), LKM menawarkan sejumlah keunggulan unik," ujar Yusuf saat diwawancarai oleh Bisnis pada Kamis (28/11).

Keunggulan utama LKM terletak pada keberadaannya secara fisik di tengah masyarakat pedesaan. Kehadiran ini memungkinkan interaksi langsung dengan nasabah dan memberikan pembinaan yang lebih intensif. Selain itu, pengelola LKM yang berasal dari komunitas lokal dianggap lebih memahami kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. 

"Prosedur yang sederhana juga menjadi kelebihan LKM, sehingga layanan ini lebih mudah diakses oleh masyarakat pedesaan yang kurang familiar dengan teknologi digital," tambah Yusuf.

Namun, Yusuf juga mencatat sejumlah tantangan yang dihadapi LKM di Indonesia. Dari sisi tata kelola, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) LKM masih berada di atas batas maksimum yang ditetapkan oleh OJK, yaitu 10%, selama periode 2019 hingga 2023. Selain itu, tingginya rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) menunjukkan inefisiensi operasional LKM.

"Perlu dilakukan perbaikan internal pada LKM, seperti penguatan manajemen risiko untuk menekan NPL, digitalisasi proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia," jelas Yusuf.

Distribusi LKM yang tidak merata juga menjadi kendala besar. LKM lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara terdapat 15 provinsi di Indonesia, seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, yang belum memiliki layanan LKM. Yusuf menyarankan pemberian insentif untuk mendorong ekspansi LKM ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau.

Sebagai upaya memperkuat ekosistem keuangan mikro, Yusuf menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, LKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. "Kolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan literasi keuangan, pemanfaatan teknologi melalui kerja sama dengan fintech, serta koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah langkah-langkah strategis yang harus diambil," tutupnya.

Dorongan Digitalisasi Untuk Lembaga Keuangan Mikro

Di tengah tantangan yang dihadapi Lembaga Keuangan Mikro (LKM), sejumlah inisiatif mulai dilakukan untuk memperkuat perannya sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan. Salah satu langkah strategis adalah mendorong digitalisasi di sektor ini. Melalui digitalisasi, diharapkan LKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, dan meminimalkan risiko kredit bermasalah (non-performing loan). Langkah ini juga diharapkan mampu mendukung akselerasi inklusi keuangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan program pengembangan teknologi untuk LKM. Dalam program ini, LKM diberikan pelatihan dan dukungan teknis untuk memanfaatkan platform digital dalam pengelolaan keuangan, seperti aplikasi manajemen pinjaman dan pembayaran berbasis elektronik. "Digitalisasi adalah kunci untuk memastikan LKM tetap relevan dan kompetitif di era modern ini," ujar Teten Masduki, Menteri Koperasi dan UKM, dalam konferensi pers baru-baru ini.

Sementara itu, perusahaan teknologi finansial (fintech) juga mulai menggandeng LKM sebagai mitra strategis. Kolaborasi ini memungkinkan LKM memanfaatkan teknologi yang dimiliki oleh fintech untuk memproses pengajuan pinjaman secara lebih cepat dan efisien. Misalnya, aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dapat membantu LKM menganalisis kelayakan kredit calon nasabah. Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), kolaborasi ini akan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Namun, pengembangan teknologi untuk LKM masih menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya adalah rendahnya literasi digital di kalangan pengelola dan masyarakat pedesaan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah di beberapa provinsi mulai bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan komunitas setempat dalam mengadakan pelatihan literasi digital. Program ini bertujuan untuk membekali pengelola LKM dengan keterampilan teknologi dasar, sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai manfaat layanan keuangan berbasis digital.

Di sisi lain, LKM juga membutuhkan dukungan infrastruktur, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki akses internet terbatas. Sebagai respons, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan ketersediaan jaringan internet yang memadai, LKM diharapkan dapat memanfaatkan peluang digitalisasi untuk memperkuat peran mereka dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.